Transparency Center
InformasiKeterbukaanPublik

Standar Pelayanan
Standar Pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

SOP Perizinan Berusaha
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha. SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

SOP Penanganan Pengaduan
Standar Operasional Prosedur untuk memproses dan menangani pengaduan dan/atau keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan DPMPTSP

Survey Kepuasan Masyarakat
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat berisikan hasil survey yang sudah diolah menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP.

Survey Anti Korupsi
Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi berisikan hasil survey yang sudah diolah menjadi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap praktek anti korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

SOP Benturan Kepentingan
Standar Operasional Prosedur untuk menangani adanya benturan kepentingan yang berpotensi terjadi dalam proses bisnis pelayanan publik di DPMPTSP.

Analisis Benturan Kepentingan
Hasil pemetaan dan analisis atas potensi adanya benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis pelayanan publik di DPMPTSP.

SOP Izin Fasilitas Kesehatan (Integrasi)
Standar Operasional prosedur Terintegrasi dalam penerbitan perizinan fasilitas kesehatan di Kab. Lamandau.

SOP Persetujuan Bangunan Gedung (Integrasi)
Standar Operasional Prosedur Terintegrasi dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – dulu dikenal sebagai IMB- di Kab. Lamandau.

Pakta Integritas WBK WBBM
Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

SOP Wisthle Blowing System
Standar Operasional Prosedur mekanisme Wisthle Blowing System (WBS) di DPMPTSP Kab. Lamandau

SK Kode Etik ASN
Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu