Transparency Center

InformasiKeterbukaanPublik

STANDAR LAYANAN

Standar Pelayanan

Standar Pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

SOP-IZIN-USAHA

SOP Perizinan Berusaha

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha. SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

SOP-PENGADUAN

SOP Penanganan Pengaduan

Standar Operasional Prosedur untuk memproses dan menangani pengaduan dan/atau keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan DPMPTSP 

KEPUASAN-MASY

Survey Kepuasan Masyarakat

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat berisikan hasil survey yang sudah diolah menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP.

SPAK

Survey Anti Korupsi

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi berisikan hasil survey yang sudah diolah menjadi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap praktek anti korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BENTURANKEPENTINGAN

SOP Benturan Kepentingan

Standar Operasional Prosedur untuk menangani adanya benturan kepentingan yang berpotensi terjadi dalam proses bisnis pelayanan publik di DPMPTSP.

ANALISIS-KEPENTINGAN

Analisis Benturan Kepentingan

Hasil pemetaan dan analisis atas potensi adanya benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis pelayanan publik di DPMPTSP.

izin-faskes

SOP Izin Fasilitas Kesehatan (Integrasi)

Standar Operasional prosedur Terintegrasi dalam penerbitan perizinan fasilitas kesehatan di Kab. Lamandau.

SOP-PBG

SOP Persetujuan Bangunan Gedung (Integrasi)

Standar Operasional Prosedur Terintegrasi dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – dulu dikenal sebagai IMB- di Kab. Lamandau.

PAKTA-ZI-WBKWBBM

Pakta Integritas WBK WBBM

Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

kantor_1

SOP Wisthle Blowing System

Standar Operasional Prosedur mekanisme Wisthle Blowing System (WBS) di DPMPTSP Kab. Lamandau

kode-etik-asn

SK Kode Etik ASN

Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu